Regulasi Izin Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

DUNIA PEMBANGKIT LISTRIK – Potensi energi terbarukan yang tersedia di seluruh Indonesia adalah tenaga surya, mengingat letak Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa, sehingga Indonesia sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pemerintah maupun pengembang saat ini sedang giat melakukan pembangunan PLTS, namun dampak pembangunan terutama pada lingkungan sekitar perlu diperhatikan agar tidak menganggu lingkungan sekitarnya, yang juga dapat menyebabkan perubahan iklim.


Regulasi Izin Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) fotovoltaik adalah sistem pembangkit listrik yang bersumber dari radiasi matahari melalui konversi sel fotovoltaik. Semakin tinggi intensitas radiasi matahari, maka semakin besar daya listrik yang dihasilkannya.


1.1 Regulasi Izin Lingkungan

Perencanaan pembangunan PLTS yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup perlu disesuaikan dengan regulasi yang sudah diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di antaranya adalah :

a. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- Dokumen lingkungan terdiri dari SPPL, formulir UKL-UPL dan dokumen Amdal. 

- Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan.

b. Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

- Permen ini dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dalam mengajukan izin lingkungan.

c. Permen LH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian, pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan

- Keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan, jika rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan akan didasarkan atas terbitnya izin lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan maka kewajiban pemegang izin lingkungan harus memenuhi, di antara lain :

1. Persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan.

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 5 bulan sekali.

3. Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan atau kegiatannya.

4. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Permen LHK No. P. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- Permen ini digunakan oleh pengembang swasta (pelaku usaha) dalam mengurus izin lingkungan.

- Pengurusan izin lingkungan sudah terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.

e. Permen LHK No. P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- Pembangkit PLTS dengan kapasitas lebih dari 50 MW wajib Amdal

KETERANGAN

SPPL

UKL-UPL

AMDAL

Waktu penyusunan

Sebelum pelaksanaan usaha atau kegiatan

Sebelum pelaksanaan usaha atau kegiatan

Sebelum pelaksanaan usaha atau kegiatan

Skala usaha atau kegiatan pembangunan PLTS

- PLTS kapasitas < 1 MW

- PLTS kapasitas 1 s.d < 50 MW

- PLTS kapasitas lebih besar dari 50 MW

- Kegiatan dengan potensi dampak alih fungsi lahan dan dampak lingkungan lainnya tidak ada atau kecil

- Kegiatan dalam satu lokasi dengan potensi dampak alih fungsi guna lahan dan dampak lingkungan lainnya tidak besar

- Kegiatan dalam satu lokasi dengan potensi dampak alih fungsi guna lahan dan dampak lingkungan lainnya sangat besar

Penyusun

Pemrakarsa kegiatan

Konsultan atau pemrakarsa kegiatan

Konsultan tersertifikasi (kompetensi penyusun AMDAL)*

Mekanisme penyusunan

Mengisi formulir SPPL dan melakukan pendaftaran langsung ke instansi atau lembaga lingkungan hidup daerah setempat

Melalui tahap pemeriksaan dokumen UKL/UPL sebelum mendapatkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL/UPL

Melalui tahapan penilai oleh Komisi Penilai AMDAL sebelum mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan/Izin lingkungan

Media pengajuan

- Pemerintah pusat/daerah melalui Lembaga lingkungan daerah setempat

- Pemerintah pusat/daerah melalui Lembaga lingkungan daerah setempat

- Pemerintah pusat/daerah melalui Lembaga lingkungan daerah setempat

- Pengembang (pelaku usaha) melalui OSS

- Pengembang (pelaku usaha) melalui OSS

- Pengembang (pelaku usaha) melalui OSS


*Sertifikat dapat berkoordinasi dengan BNSP/LSP, sesuai dengan kriteria pada Permen Tenaga Kerja No. 122/2016


1.2 Pedoman izin lingkungan untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang swasta atau pelaku usaha

Saat ini pedoman izin lingkungan mengacu kepada Permen LH No. 16 Tahun 2012 dan Permen LHK No. P.26 tahun 2018. Kedua peraturan tersebut menjadi acuan dalam menyusun dokumen lingkungan, baik disusun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ataupun pengembang swasta atau pelaku usaha. Dalam menyusun dokumen panduan pengelolaan lingkungan PLTS disusun sesuai dengan kapasitas PLTS apakah akan menyusun SPPL, formulir UKL-UPL, ataupun dokumen AMDAL.

Belum ada Komentar untuk "Regulasi Izin Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel