Penyusunan Dokumen Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Bagian 1

DUNIA PEMBANGKIT LISTRIK – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan regulasi terkait upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dan beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH), seperti Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup dan Permen LHK No. P.26 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan usaha terintegritas secara elektronik. 

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Bagian 1

Regulasi menyebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan. Pemerintah selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPH) maupun analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sesuai kegiatan yang dilakukan oleh pengembang.

Penyusunan Dokumen Lingkungan

Dokumen lingkungan dibagi menjadi 3 kategori yaitu SPPL, UKL/UPL dan AMDAL. Penentuan kriteria dilakukan sesuai jenis rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan kriteria yang dijelaskan pada materi izin lingkungan pada PLTS lalu. Adapun informasi dan penjelasan isi dokumen sebagaimana dideskripsikan pada sub bab selanjutnya :

1.1 SPPL

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan diluar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Pada pembangunan PLTS dengan kapasitas < 1 MW wajib memiliki SPPL yang dapat diajukan ke Lembaga Lingkungan daerah setempat.

a. Pengisian dan pengajuan SPPL terdiri dari :
- Identitas pemrakarsa atau pelaku usaha.
- Informasi singkat mengenai dengan usaha atau kegiatan.
- Keterangan singkat mengenain dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
- Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- Tanda tangan pemrakarsa di atas bermaterai cukup

b. Verifikasi dan pendaftaran SPPL.

1.2 Formulir UKL-UPL

Formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalahn pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pada pembangunan PLTS dengan kapasitas 1-50 MW wajib memiliki formulir UKL-UPL yang dapat diajukan ke lembaga lingkungan daerah setempat.

A. Pengajuan formulir UKL-UPL untuk pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Lingkup informasi yang perlu dicakup dalam formulir UKL-UPL terdiri atas :

a) Identitas pemrakarsa pembangunan PLTS

b) Rencana usaha dan atau kegiatan. Garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan :
       1. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan pembangunan PLTS dengan tata ruang daerah setempat.
    2. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
       3. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan pembangunan PLTS yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.
- Pra-konstruksi : survei kesiapan lokasi, pengadaan lahan dan peruntukannya, sosialisasi dan konsultasi publik.
- Konstruksi : perekrutan tenaga kerja, pembuatan dan operasional basecamp, mobilisasi peralatan atau material, penyiapan atau pematangan lahan, pembangunan pembangkit dan sarana penunjang, pendirian atau pemasangan tiang transmisi dan atau distribusi, pengelolaan limbah.
- Operasi : rekrutmen tenaga kerja, pengoperasian pembangkit, pemeliharaan baterai, pemeliharaan pembangkit, pengelolaan sistem sanitasi lingkungan, pengelolaan limbah.
- Pasca operasi : pembongkaran fasilitas PLTS, pemutusan hubungan kerja, pemulihan lingkungan, transportasi, pengelolaan limbah.

c) Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan. Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel atau matriks, yang merangkum mengenai :

     1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana kegiatan, kolom dampak lingkungan terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi :
- Sumber dampak, kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan pembangunan PLTS (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi).
- Jenis dampak, kegiatan pembangunan PLTS pada setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi).
- Besaran dampak, parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi).

     2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)

Kolom upaya pengelolaan lingkungan hidup terdiri atas 3 sub kolom yang berisi informasi :
- Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk atau jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL).
- Periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu atau periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

     3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan (UPL)

Kolom upaya pemantauan lingkungan terdiri atas 3 sub kolom yang berisi informasi :
- Bentuk upaya pemantauan lingkungan, kegiatan memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan mulai dari perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan atau kegiatan.
- Lokasi pemantauan lingkungan, lokasi pembangunan PLTS.
- Periode pemantauan lingkungan, kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi dan monitoring pengelolaan lingkungan.

     4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan.

Kolom institusi pengelola dan pemantauan lingkungan, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang akan :
- Melakukan atau melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan.
- Melakukan pengawasan atau pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan
- Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan lingkup tugas instansu yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan

Dalam hal rencana kegiatan pembangunan PLTS yang diajukan memerlukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

e) Surat pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan atau komitmen pemrakarsa pembangunan PLTS untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai.

f) Daftar pustaka

Menuliskan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL 

g) Lampiran

Formulir UKL-UPL PLTS juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :
- Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan pembangunan PLTS tersebut secara prinsip dapat dilakukan
- Bukti formal bahwa rencana lokasi kegiatan pembangunan PLTS.
- Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan pembangunan PLTS.
- Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan atau ilustrasi lokasi pembangunan PLTS.
- Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

B. Pengajuan formulir UKL-UPL untuk pengembang swasta atau pelaku usaha

Pelaku usaha atau IPP yang akanmengajukan dokumen UKL-UPL melalui OSS telah menyusun perencanaan usaha dan atau kegiatan, lokasi usaha dan atau kegiatan dan perlu integritas dengan persyaratan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta hasil analisis dampak lalu lintas pada rencana pembangunan PLTS. Selain hal tersebut data dan informasi perlu mencakup :
a. Arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya
b. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan
c. Rona lingkungan hidup awal dan disekitar lokasi rencana
d. Hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS

Tahapan dalam pengajuan UKL-UPL adalah sebagai berikut :
a. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL
b. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL

Jangka waktu dalam pengisian dan pengajuan UKL-UPL dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan berdasarkan komitmen. Formulir UKL-UPL diisi dengan cara :
a. Formulir identitas pelaku usaha
b. Formulir deskripsi rinci rencana usaha dan atau kegiatan
c. Matrik dampak lingkungan yang akan terjadi
d. Program pengelolaan serta pemantauan lingkungan
e. Formulir pernyataan komitmen pemrakarsa dalam formulir UKL-UPL
f. Daftar pustaka

Belum ada Komentar untuk "Penyusunan Dokumen Lingkungan Pada PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Bagian 1"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel