Apa Itu K2 Dalam Sistem Pembangkit Listrik ?

DUNIA PEMBANGKIT LISTRIK - Dalam dunia pembangkit listrik atau usaha pembangkit perlu adanya undang - undang yang mengatur tentang pembangkit, lingkungan serta SDM yang bekerja dalam suatu pembangkit.

Maka dari itu saya akan memberikan sedikit artikel mengenai apa itu K2 dalam usaha pembangkit. Dan seberapa pentingkah K2 tersebut baik bagi manusia, pembangkit dan lingkungan sekitar pembangkit serta bagaimana hukum pidana jika melangar undang - undang tersebut. Mari kita bedah satu persatu dibawah ini.

Pengertian K2

DEFINISI PENGERTIAN K2 :

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN ADALAH SEGALA UPAYA ATAU LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN INSTALASI TENAGA LISTRIK DAN PENGAMANAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI ANDAL BAGI INSTALASI DAN KONDISI AMAN DARI BAHAYA BAGI MANUSIA, SERTA KONDISI AKRAB LINGKUNGAN, DALAM ARTI TIDAK MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP DI SEKITAR INSTALASI TENAGA LISTRIK.

K2 meliputi antara lain sebagai berikut :

1.KESELAMATAN KERJA

2.KESELAMATAN UMUM

3.KESELAMATAN LINGKUNGAN

4.KESELAMATAN INSTALASI

Keselamatan kerja,

upaya mewujudkan kondisi aman bagi pekerja dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang menimpa pekerja.

Keselamatan umum,

upaya mewujudkan kondisi aman bagi masyarakat umum dari bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi dan kegiatan ketenagalistrikan lainnya dari Perusahaan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

Keselamatan lingkungan,

upaya mewujudkan kondisi akrab lingkungan dari Instalasi, dengan memberikan perlindungan terhadap terjadinya pencemaran dan / atau pencegahan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Instalasi.

Keselamatan instalasi,

upaya mewujudkan kondisi andal dan aman bagi Instalasi, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan pengamanan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan Instalasi tidak dapat berfungsi secara normal dan atau tidak dapat beroperasi.

EMPAT PILAR

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN


Gb. bagan 4 pilar keselamatan ketenagalistrikan

KETEKNIKAN DAN KETENTUAN PIDANA

KETEKNIKAN DAN KETENTUAN PIDANA INI ADALAH BAGIAN DARI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 30 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

DASAR HUKUM

KETEKNIKAN
PASAL 43

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

a. keselamatan ketenagalistrikan

b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi,

multimedia, dan infomatika.

UU No. 30 TAHUN 2009

Pasal 44

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan;

(2) ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk menciptakan kondisi :

a.andal dan aman bagi instalasi;

b.aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan

c.ramah lingkungan.

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:

a.pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

b.pengamanan instalasi tenaga listrik; dan

c.pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik

operasi.

(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan

standar nasional Indonesia.

(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki

sertifikat kompetensi.

(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi,

standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XV. KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
      ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya
      seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan
      pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
      dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
      (lima ratus juta rupiah)

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha
      penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin
      operasi dipidana dengan pidana penjara paling
      lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
      banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada
       ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan
       tenaga listrik atau pemegang izin operasij
       juga diwajibkan untukmemberi ganti rugi
       kepada korban.

(4)   Penetapan dan tata cara pembayaran ganti
       rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
       dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
       peraturan perundang-undangan.

PASAL 51

(1). Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
      ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam
      Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi
      kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana
      dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
      dan denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima
      ratus juta rupiah).

(2). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)mengakibatkan terputusnya aliran listrik

    sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
    dendap paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
    miliar lima ratus juta rupiah).

Semoga bermanfaat.